PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

PROSEDUR PENGURUSAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN
PROPINSI SUMATERA UTARA


Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan .



Izin Usaha Pertambangan
  1. Pengertian Izin Usaha pertambangan
Izin usaha Pertambangan adalah pemberian izin untuk melakukan usaha pertambangan kepada orang pribadi atau badan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Izin Usaha Pertambangan diberikan dalam bentuk surat keputusan Izin Usaha Pertambangan.
Izin Usaha Pertambangan terdiri atas dua tahap:
  • Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
  • Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya.

Izin Usaha Pertambangan diberikan oleh:
Bupati / Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada di dalam satu wilayah kabupaten / kota;
  1. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten / kota dalam 1 provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
  2. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada:
  • Badan usaha.
  • Koperasi.
  • Perseorangan.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan wajib memuat ketentuan sekurang kurangnya:
  • Nama perusahaan.
  • Lokasi dan luas wilayah.
  • Rencana umum tata ruang.
  • Jaminan kesungguhan.
  • Modal investasi.
  • Perpanjangan waktu tahap kegiatan.
  • Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
  • Jangka waktu berlakunya tahap kegiatan.
  • Jenis usaha yang diberikan.
  • Rencana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
  • Perpajakan.
  • Penyelesaian perselisihan.
  • Iuran tetap dan iuran eksplorasi.
  • Amdal.
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian wajib memuat ketentuan sekurang – kurangnya.
  1. Nama perusahaan.
  2. Luas wilayah.
  3. Lokasi penambangan.
  4. Lokasi pengolahan dan pemurnian.
  5. Pengangkutan dan penjualan.
  6. Modal investasi.
  7. Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan.
  8. Jangka waktu tahap kegiatan.
  9. Penyelesaian masalah pertanahan.
  10. Lingkungan hidup termasuk reklamasi dan pascatambang.
  11. Dana jaminan reklamasi dan pasca tambang.
  12. Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan.
  13. Hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan.
  14. Rencana pengembangan dan pernberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
  15. Perpajakan.
  16. Penerimaan negara bukan pajak yang terdiri atas iuran tetap dan iuran produksi.
  17. Penyelesaian perselisihan.
  18. Keselamatan dan kesehatan kerja.
  19. Konservasi mineral atau batubara.
  20. Pemanfaatan barang, jasa, dan teknologi dalam negeri.
  21. Penerapan kaidah keekonomian dan keteknikan pertambangan yang baik.
  22. Pengembangan tenaga kerja Indonesia.
  23. Pengelolaan data mineral atau batubara.
  24. Penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan mineral atau batubara.

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan umum, Eksplorasi, dan Study kelayakan Izin Usaha Pertambangan.
menemukan mineral lain di dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dikelola diberikan prioritas untuk mengusahakannya.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan mengusahakan mineral adalah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan wajib menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain.
Izin Usaha Pertambangan untuk mineral lain dapat diberikan kepada pihak lain oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.

2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi. 

Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral logam dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama delapan tahun.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam dapat diberikan paling lama dalam jangka waktu tiga tahun dan mineral bukan logam jenis tertentu dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun.
Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama tujuh tahun.
Dalam hal kegiatan Eksplorasi dan kegiatan studi kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepada pemberi Izin Usaha Pertambangan.
Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan Izin sementara yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati / Walikota sesuai dengan kewenangannya.
Mineral atau batubara yang tergali dalam hal kegiatan ekpolorasi dan kegiatan study kelayakan, pemegang Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi yang mendapatkan mineral atau batubara yang tergali wajib melaporkan kepeda pemberi Izin Usaha Pertambangan dikenai iuran produksi.

3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
Setiap pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi dijamin untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi sebagai kelanjutan kegiatan usaha pertambangannya.
Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan.
Pertambangan Tanpa Izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki Izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dengan demikian, izin, rekomendasi, atau surat berbentuk apapun yang diberikan kepada perseorangan, sekelompok orang, perusahaan atau yayasan oleh instansi pemerintah di luar ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai Pertambangan Tanpa Izin.
Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. 

4. Dasar Hukum

Dasar hukum perizinan usaha Pertambangan bahan galian Batuan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
  • Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 1999 Nomor 4, TLN 4959).
5. Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pertambangan
5.1. Persyaratan Permohonan Izin.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut :
  • Administratif;
  • Teknis;
  • Lingkungan; dan
  • Finansial. 

A. Persyaratan administratif 

1. Untuk badan usaha untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi 

• Mineral logam dan batubara:
a. Surat permohonan;
b. Susunan Direksi dan daftar pemegang saham;
c. Surat keterangan domisili
• Mineral bukan logam dan batuan :
a. Surat permohonan;
b. Profil badan usaha;
c. Akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Nomor pokok wajib pajak;
e. Susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
f. Surat keterangan domisili.

2. Untuk koperasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
• Mineral logam dan batubara:
a. Surat permohonan;
b. Surat susunan pengurus;
c. Surat keterangan domisili.

• Mineral bukan logam dan batuan meliputi:
a. Surat permohonan;
b. Profil koperasi;
c. Akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
d. Nomor pokok wajib pajak;
e. Susunan pengurus; dan
f. Surat keterangan domisili.

3. Untuk perseorangan untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
• Mineral logam dan batubara:
a. Surat permohonan;
b. Surat keterangan domisili.
• Mineral bukan logam dan batuan :
a. Surat permohonan;
b. Kartu tanda penduduk;
c. Nomor pokok wajib pajak; dan
d. Surat keterangan domisili.

4. Untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi
• Mineral logam dan batubara:
a. Surat permohonan;
b. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham;
c. Surat keterangan domisili.
• Mineral bukan logam dan batuan :

a. Surat permohonan;
b. Profil perusahaan;
c. Akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan;
d. Nomor pokok wajib pajak;
e. Susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan
f. Surat keterangan domisili.
B. Persyaratan teknis meliputi:
1. IUP eksplorasi ;
a. Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
b. Peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
2. IUP operasi produksi ;
a. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
b. Laporan lengkap eksplorasi;
c. Laporan studi kelayakan;
d. Rencana reklamasi dan pascatambang;
e. Rencana kerja dan anggaran biaya;
f. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan
g. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
C. Persyaratan lingkungan meliputi:
1. Untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. IUP Operasi Produksi ;
a. Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b. Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
D. Persyaratan finansial meliputi:
1. IUP Eksplorasi ;
a. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
b. Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.
2. IUP Operasi Produksi ;
a. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
b. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan
c. Bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

5.2 Tahap-tahap Permohonan Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara.
Tahap-tahap yang dilalui dalam permohonan Izin Usaha Pengembangan Karakter di Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 tahun 2011Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perijinan Kepada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu sampai diterbitkannya IUP tersebut adalah :
1. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dengan melampirkan syarat-syarat yang telah ditetapkan.
2. Setelah permohonan tertulis diterima oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu maka Badan Pelayanan Perijinan Terpadu mengundang tim teknis Dinas Pertambangan dan Energi dan beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup yang tergabung di dalamnya, untuk rapat dan kemudian akan melakukan peninjauan lokasi pertambangan untuk memastikan keadaan di lokasi tersebut layak atau tidak layak untuk melakukan usaha pertambangan.
3. Kemudian izin akan segera diolah / diproses dan dapat diterbitkan selambat – lambatnya 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan.
4. Gubernur melalui Badan Pelayanan Perijinan terpadu dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim dari Dinas Pertambangan dan Energi serta beberapa tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara yang telah melakukan peninjauan lokasi.

Izin diterbitkan berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara dan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

5.3 Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan di Provinsi Sumatera Utara sesuai Undang-undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara untuk IUP Eksplorasi pertambangan untuk mineral logam dapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama 8 (delapan) tahun, untuk mineral bukan logam diberikan dalam jangka waktu 3(tiga) tahun, sedangkan mineral bukan logam tertentu dalam jangka waktu 7(tujuh) tahun, untuk batuan dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
Sedangkan IUP Operasi Produksi pertambangan untuk mineral logam diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun, untuk mineral bukan logam berlaku selama 10 (sepuluh) tahun dan diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun, sedangkan untuk bukan logam jenis tertentu diberikan waktu sama dengan logam, dan untuk batuan diterbitkan dan berlaku selama sampai dengan 5 (lima) tahun diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun dengan kewajiban daftar ulang setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila selama dalam jangka waktu diperkirakan lahan masih berpotensi pemohonan harus mengajukan permohonan diperpanjang paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu IUP.
6.  Kewajiban Pemegang Izin.
Sesuai yang tercantum di dalam Izin Usaha Pertambangan bahan galian Provinsi Sumatera Utara, maka pemegang izin dalam melaksanakan kegiatan penambangan bahan galian diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan produksi setiap bulan tentang pelaksanaan kegiatan usaha penambangan bahan galian batuan. jika selama 3(tiga) bulan terhitung sejak terbitnya IUP ini tidak melakukan kegiatan dan tidak melapor, maka IUP ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Setiap bulan membayar pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian.
3. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini, sudah melaksanakan pematokan batas-batas wilayah izin untuk melakukan usaha penambangan bahan galian batuan.
4. Memberikan keluasan memakai jalan tambang yang sudah ada termasuk pembuatan jalan tambang baru bagi pemegang IUP pada lokasi berikutnya.
5. Penambangan tidak diperkenankan dibantaran sungai melainkan hanya pada palung sungai sedalam maksimal 1 (satu) meter.
6. Mereklamasikan bantaran sungai yang sudah terganggu.
7. Mengamankan, melestarikan fungsi sungai dan lingkunganya termasuk bangunan-bangunan pengairan dan bangunan – bangunan umum lainnya yang ada disekitarnya.
8. Memperhatikan morfologi sungai, bantaran sungai, palung sungai, tebing sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
9. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi sebagai akibat penggalian bahan galian batuan yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat.
10. Melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
11. Menaati semua peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya sungai serta lahan kiri kanan sungai. Mencegah terjadinya pencemaran/erosi berkaitan dengan bidang Pertambangan dan Energi.
7.  Pencabutan Izin Usaha Pertambangan
Izin Usaha Pertambangan secara otomatis tidak berlaku apabila masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang lagi. Akan tetapi, Gubernur Sumatera Utara dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan bahan Galian apabila ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan usaha pertambangan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut antara lain :
- Pemegang izin tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera di dalam Izin Usaha Pertambangan.
- Apabila dalam kegiatan evaluasi pertambangan yang dilakukan Tim Pertambangan menemukan bahwa kegiatan pertambangan yang lebih lanjut akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan yang fatal.
- Terjadi kecurangan atau pemalsuan data tentang hasil produksi pertambangan yang berkaitan dengan pembayaran pajak dan royalti kepada pemerintah.
- Pemegang izin tidak mentaati dan melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1 comments:

Post a Comment